Bumiputera 3 Stereotip Umum Terkait Bumiputera

Posted on

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Hadad, menuliskan masalah solvabilitas (kemampuan perusahaan untuk mengisi kewajibannya) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera sudah dilangsungkan sejak lama. “Sudah dilangsungkan sejak mula 2000,” kata dia di DPR, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

bumiputera titlebumiputera title

Muliaman menuliskan defisit perusahaan semakin melebar sampai 2016. Memburuknya solvabilitas AJB Bumiputera diakibatkan pengelolaan perusahaan yang tidak dilaksanakan secara profesional. Pengelolaan investasi juga tidak dilaksanakan dengan benar. Penjualan produk asuransi, menurut keterangan dari dia, ingin merugi dan terjadi inefisiensi.

“Semua hal memperburuk situasi perusahaan sampai mencapai puncaknya pada 2016,” tutur Muliaman.

Baca : PT Asuransi Jiwa Bumiputera Terima Suntikan Dana Segar

bumiputera title

Karena itu, OJK menyimpulkan untuk memungut alih manajemen AJB Bumiputera pada 21 Oktober 2016. Muliaman menuliskan salah satu upaya penyelamatan yang dilaksanakan OJK ialah merestrukturisasi internal perusaahan.

Muliaman menuliskan restrukturisasi bukan perkara mudah. Tantangan terbesarnya malah berasal dari internal perusahaan. Sebab terdapat perbedaan pandangan antara manajemen dan Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Namun Muliaman menuliskan restrukturisasi ditujukan untuk mengayomi hak pemegang polis. Ia mempercayai skema penyelamatan tersebut dapat membuat usaha dan pelayanan klaim pemegang polis AJB Bumiputera berjalan laksana biasa.

Dengan skema tersebut, OJK menyusun Pengelola Statuter. Muliaman menuliskan penunjukkan dan penetapan Pengelola Statuter sudah melewati rapat dewan komisaris.”Langkah tersebut cocok dengan Undang-Undang OJK, UU Perasuransian, dan UU lainnya,” kata dia. OJK pun telah meminta pandangan berpengalaman hukum.

Baca : DPR Bentuk Panja Selidiki Kerugian AJB Bumiputera

Kepala Eksekutif Pengawas Keuangan Non-Bank Firdaus Djaelani ditunjuk guna segera menyeleksi dan memutuskan Pengelola Statuter. Mereka bertugas guna merestrukturisasi lengkap dan meyakinkan operasional perusahaan berlangsung baik supaya kepentingan pemegang polis dapat terpenuhi.

Muliaman menuliskan upaya restrukturisasi dipungut karena tidak ada teknik lain. “Upaya penanganan dapat dilakukan dengan tiga opsi,” kata dia.

Di samping restrukturisasi, pilihan lainnya ialah membagi kerugian secara rata untuk pemegang polis laksana yang diatur perkiraan dasar perusahaan. “Namun BPA tidak bisa melaksanakannya walau OJK sudah sejumlah kali meminta,” ucap Muliaman.

Upaya lainnya, menurut keterangan dari Muliaman, ialah mencabut izin usaha perusahaan sebab AJB Bumiputera telah tidak memenuhi peraturan kesehatan perusahaan. “Tapi pilihan ini tidak bisa dipilih sebab perusahaan ini penting.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *